Pada 2 Juli 2025, Jeddah menyambut Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Yang Mulia Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, yang ditutup dengan penandatanganan paket perjanjian dan nota kesepahaman antara sektor swasta kedua negara senilai sekitar USD 27 miliar. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan penanda bahwa hubungan ekonomi Riyadh dan Jakarta memasuki babak baru, berbeda dari sebelumnya bukan hanya dalam skala tetapi juga dalam sifatnya.
Apa saja yang ditandatangani?
Paket tersebut mencakup beberapa sektor yang mencerminkan luasnya titik temu kedua ekonomi: energi terbarukan, petrokimia, pertambangan, pangan, dan logistik. Yang membedakan putaran ini adalah sebagian besar perjanjian ditandatangani antara entitas sektor swasta dan dana investasi, bukan semata antara dua pemerintah. Pergeseran ini penting: perjanjian antarpemerintah menyatakan niat, sedangkan perjanjian sektor swasta berubah menjadi proyek yang punya pemilik, anggaran, dan jadwal pelaksanaan.
Menariknya, perjanjian itu tidak menumpuk di satu sektor. Ketika paket sebesar ini tersebar di lima atau enam sektor, itu menandakan kedua pihak tidak bertaruh pada satu kesepakatan besar, melainkan membangun basis luas yang sulit terhenti hanya karena satu proyek tersendat.
Dari kesepakatan tersebar menuju kemitraan kelembagaan
Selama beberapa dekade, hubungan ekonomi Saudi-Indonesia berjalan mengikuti irama peluang perorangan: sebuah perusahaan menemukan distributor, seorang importir menemukan pemasok, satu kesepakatan berhasil lalu disusul tahun-tahun sepi. Pertumbuhannya nyata tetapi tidak kumulatif, karena setiap upaya dimulai dari nol dan tidak mewarisi pengalaman sebelumnya.
Yang berubah pada 2025 adalah munculnya infrastruktur kelembagaan bagi hubungan ini: dewan koordinasi tinggi, paket perjanjian yang saling terkait, dan kehadiran dana kekayaan negara dari kedua pihak. Struktur ini menghasilkan apa yang tidak dihasilkan dekade-dekade sebelumnya: kesinambungan. Proyek yang ditandatangani di bawah payung resmi menemukan pihak yang menindaklanjutinya ketika pemerintahan berganti, dan menemukan saluran untuk mengurai hambatan sebelum berubah menjadi penarikan diri.
Bagi pedagang atau investor, perbedaan praktis antara kedua pola itu besar. Pada pola lama Anda harus membangun segalanya sendiri: memverifikasi mitra, memahami regulasi, menyelesaikan sengketa bila terjadi. Pada pola baru tersedia saluran kelembagaan yang memikul sebagian beban itu.
Apa artinya bagi pelaku usaha Saudi?
Tiga hal praktis. Pertama, jendela waktu sedang terbuka: momentum politik membuat instansi resmi di kedua negara lebih siap memudahkan prosedur dan membuka pintu, dan keadaan itu tidak berlangsung selamanya.
Kedua, persaingan akan menajam. Paket itu diumumkan kepada semua orang, dan setiap pelaku usaha di kedua negara yang membacanya memikirkan hal yang sama. Keunggulan berpihak pada yang bergerak dengan kajian cepat, bukan yang menunggu lama.
Ketiga, masuk melalui saluran tepercaya kini lebih berhasil daripada masuk sendirian. Di mana ada payung kelembagaan, yang masuk di bawahnya memperoleh verifikasi, penjodohan usaha, dan pendampingan, sementara yang masuk di luarnya menanggung seluruh risiko sendiri.
Apa yang layak dipantau?
Perjanjian awal bukan kontrak final. Yang layak dipantau pelaku usaha adalah berubahnya nota kesepahaman menjadi proyek berbadan hukum dengan jadwal pelaksanaan, diluncurkannya proyek bersama pertama di lapangan, dan kemajuan perundingan perjanjian perdagangan bebas GCC-Indonesia yang akan menentukan biaya perdagangan barang untuk tahun-tahun mendatang.
Ingin telaah lebih dalam tentang dampak perjanjian ini pada sektor Anda secara khusus? Dewan Bisnis Saudi-Indonesia menghubungkan Anda dengan instansi terkait di kedua negara.